Masa Demokrasi Terpimpin

Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat. Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat adalah sebagai berikut. 1. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah. 2. Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar. 3. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia. 4. Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda. 5. Pemerintah Belanda tida...

Kabinet keempat adalah kabinet Ali Sastroamidjojo,yang terbentuk pada tanggal 31 juli 1953. betapapun kabinet ini tanpa dukungan masyumi, namun kabinet Ali ini mendapat dukungan yang cukup banyak dari berbagai partai yang diikutsertakan dalam kabinet, termasuk partai baru NU. Kabinet Ali ini dengan Wakil perdana Menteri Mr. Wongsonegoro ( partai Indonesia Raya PIR ).Kabinet ini dikenal dengan nama kabinet Ali – Wongso. Program kabinet adalah: a. Dalam negri mencangkup soal keamanan,pemilihan umum,kemakmuran dan keuangan negara,perburuh dan perundang – undangan. b. Pengembalian Irian barat. c. Politik luar negri bebas aktif. Gangguan keamanan dalam negri masih ada,namun dalam masa ini dapat dilaksanakan konferensi Asia Afrika I.. konferensi asia afrika I ini disenggarakan di bandung pada tanggal 18-24 April 1955.konferensi dihadiri oleh 29 negara – negara Asia – Afrika,terdiri 5 negara pengundang dan 24 negara yang diundang.KAA I itu ternyata memilikipengaruh dan arti penting dag...

Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukarto ( PNI ) dan Prawoto Mangkusasmito ( M asyumi ) menjadi formatur, namun gagal. Kemudian menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo,sehingga bernama kabinet Wilopo. Adapun program dari kabinet ini terutama ditunjukan pada persiapan pelaksaan pemilihan umum unutuk konstituante, DPR dan DPRD, kemakmuran, pendidikan rakyat, dan keamananan. Sedang program luar negri terutama ditunjukan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia – Belanda dan pengembalian Irian Brat ke Indonesia serta menjalankan politik luar negri bebas – aktif menuju perdamaian dunia. Kabinet Wilopo berusaha menjalankan program itu dengan sebaik –baiknya, tetapi kesukaran – kesukaran yang dihadapi sangat banyak. Di antaranya timbulnya provinsialisme dan bahkan menuju separatisme yang harus diselesaikan dengan segera.di beberapa tempat,teruta...

Setelah jatuhnya kabinet Natsir, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukatro ( PNI ) dan Soekiman Wijosandjojo ( Masyumi ) sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman ( Masyumi )- Soewirjo ( PNI ) yang dipimpin oleh Soekiman, tetapi kabinet ini tidak berumur panjang akibat ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act ( MSA ). Peretujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki Blok Barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negri Indonesia yang bebas aktif, jatuhlah Kabinet Soekiman. Adapun program kabinet Soekiman sebagai berikut. a) Bidang keamanan, menjalankan tindakan – tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. b) Sosial – ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbaruhi hukum agraria agar sesuai dengan kepen...

Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai – partai politik, karena dalam system kepartaian maenganut system multi partai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan system politik demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan system multi partai yang dianut, maka partai –partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 – 1959, PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR, dan dalam waktu lima tahun ( 1950 -1955 ) PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet. Adapun susunan kabinet yang menjalankan roda pemerintahan pada masa demokrasi liberal, sebagai berikut. 1. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 21 Maret 1951 ). Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir ( Masyumi ) sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan cabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta, karena tidak dib...

Ada beberapa sebab ekonomi Indonesia semakin buruk, yaitu : 1. Menumpas pemberontakan PRRI/PERMESTA. 2. Adanya inflasi yang cukup tinggi ± 400. 3. Konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora). 4. Defisit negara mencapai 7,5 miliar rupiah. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonomi dan keuangan yang semakin buruk yaitu : 1. Mata uang bernilai nominal Rp. 500,00 didevaluasi menjadi Rp. 50,00 dan bernilai Rp. 1.000,00 dihapuskan. 2. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000,00 dibekukan. 3. Tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan Dekon ( Deklarasi Ekonomi) untuk mencapai ekonomi yang bersifat nasinal, demokrasi, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Usaha-usaha tersebut mengalami kegagalan karena : 1. Penanganan ekonomi tidak rasional, lebih bersifat politis, dan tidak ada kontrol. 2. Tidak adanya ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha atau hasil orang. Pelaksanaan Demokrasi Liberal Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem...

Demokrasi Terpimpin maksudnya adalah demokrasi yang berdasarkan ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaaan dalam permusyawaratan / perwakilan”, namun ”terpimpin” tersebut ditafsirkan Soekarno sebagai demokrasi yang dipimpin oleh dirinya sendiri secara mutlak dan Soekarno mendapat julukan “Pemimpin Besar Revolusi”.  Keadaan Politik Pemerintahan pada Masa Demokrasi Terpimpin Pemerintahan pada masa Presiden Soekarno memberikan kesempatan kepada PKI dalam pemerintahan atau disebut nasakomisasi lembaga-lembaga negara seperti DPAS, DPRGR, Front Nasional, MPRS, dan MA. PKI sangat lihai dalam memanfaatkan lembaga-lembaga negara dan orang yang berusaha menghalangi tuntutannya akan diserang. Kedekatan Presiden dengan PKI benar-benar dimanfaatkan oleh PKI. Mereka berusaha terlibat dalam segala keputusan Presiden dan berusaha menguasainya. Contohnya : PKI mendesak Presiden agar Pancasila sebagai alat pemersatu diganti atau disingkirkan. Karena tidak setuju para wartawan memben...

1.    Keragaman Ideologi dan Politik : 1) Ideologi Partai Nasionalis yaitu berdasarkan faktor kemanusiaan yang mengutamakan kesatuan bangsa sesuai dengan uud 1945 dan Pancasila, 2) Ideologi Partai Bersifat Agama    yang mengutamakan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang berlaku pada sebuah Agama, 3) Ideologi Partai Bersifat Sosialisme-Komunisme bersifat Radikal dengan tujuan Internasionalisme yang menjunjung doktrin komunisme tunduk terhadap perintah Moskow sebagai pusat Komunisme Dunia. 2.        Pengaruh perbedaan pandangan politik : 1) Pertiakaian Antar Partai Politk 2) terbentuknya partai Oposisi penentang pihak penguasa, kedua hal ini menyebabkan sering terjadi pergantian Kabinet dalam Pemerintahan sehingga setiap rencana yang telah dibuat tidak dapat dijalankan sepenuhnya. 3.        Kabinet yang Berkuasa antara Tahun 1945-1950: Kabinet Syahrir  (Kabinet pertama), ...

  Kebijakan Pemerintah Pada Bidang Ekonomi Keadaan ekonomi awal kemerdekaan: 1) keadaan Ekonomi Memburuk 2) Inflasi tinggi diakibatkan peredaran uang jepang tidak terkendali. 4) Indonesia belum memiliki Uang yang sah. 5) Blokade ekonomi oleh Belanda dengan tujuan a. Mencegah masuknya senjata militer ke Indonesia. b. Mencegah penjualan hasil kebun Belanda. c. Melindungi Indonesia dari bangsa lain selain Belanda Cara Pemerintah Mengatasi Kesulitan Moneter Cara pemerintah mengatasi kesulitan Moneter:  Melakukan pinjaman Nasional   Oktober 1946 mengeluarkan Uang kertas yaitu Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). membentuk Bank Negara Indonesia 1 November 1946, sebelumnya terbentuk Bank Repoblik Indonesia (Shomin Ginko), Tugas Bank Negara mengatur nilai tukar ORI terhadap Valuta asing. Cara Menembus Blokade Ekonomi: Usaha Politis dengan India yang aktif membantu Indonesia di forum Internasional, Indonesia Mengirim 500.000 ton beras dan dijanjikan bahan p...

Dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno dimaksudkan untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia agar sesuai dengan UUD 1945. Tetapi pada pelaksanaannya, pemerintah khususnya Presiden Soekarno banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945 itu sendiri, di antaranya sebagai berikut : a.                   Penyimpangan di Bidang Kebijakan Dalam Negeri 1.          Mengumumkan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, komunis) 2.          Penetapan MPRS tentang jabatan Presiden Soekarno sebagai Presiden RI seumur hidup 3.          Pembubaran DPR hasil pemilu 1, tahun 1955 b.                    Penyimpangan di Bidang Kebijakan Luar Neger...

SISTEM POLITIK PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1   Pembentukan kabinet kerja Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, maka Kabinet Djuanda dibubarkan diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam Kabinet itu presiden bertindak sebagai sebagai perdana menteri dan Ir, juanda menjadi menteri pertama. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut “Tri Program Kabinet Kerja” meliputi masala-masalah sandang pangan, keamanan dalam negeri dan pengembalian Irian Barat. 2.                     Pembentukan MPRS Selanjutnya presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan wakil-wakil golongan karya. MPRS ini diketuai oleh Chaerul Shaleh dengan tugas menetapkan GBHN. 3.                     Pembentukan DPR-GR Pa...

Demokreasi liberal dinilai telah gagal mewujudkan stabilitas politik serta perbaikan ekonomi. Atas dasar itulah Presiden Soekarno mengambil alih kepemimpinan pemerintah melalui dekrit Presiden 5 Juli 1955, saat itulah Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. 1.        Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Tanggal 20 November 1956 Konstituante mulai bersidang . Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante . Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kon...